Opini : HMI Untuk Siapa?

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Membela Nasib Umat dan Bangsa Mustadh’afin vs PEMILU 2019

(Oleh Al Mukhollis Siagian)

            Himpunan Mahasiswa Islam yang dikenal dengan sebutan HmI merupakan organisasi yang berdiri pada 14 Rabiul Awal 1366 H atau bertepatan pada tanggal 5 Februari 1947. Organisasi ini di prakarsai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI), Yogyakarta. Pembentukan organisasi ini merupakan panggilan nurani keagamaan dan kebangsaan pada Lafran Pane beserta semua kawan-kawannya atas kondisi dan suasana pada waktu itu.

            Setelah berdirinya HmI ditengah kelam kabutnya kondisi bangsa penuh spirit revolusi yang masih dilanda agresi Belanda. Keadaan ini mengundang para kader untuk memangkul senjata dalam mengusir penjajah. Selain itu kader-kader HmI juga ikut berperan aktif dalam memberantas PKI demi terjaganya keutuhan dan kesatuan bangsa tanpa dibayar dan tanpa syarat.

            Pada dasarnya HmI dibentuk dengan peran sebagai organisasi perjuangan bersifatkan independen, tujuannya adalah “terbinanya insan akdemis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.”

            Organisai ini merupakan organisasi kader muslim intelektual yang di peruntukkan dalam menyelesaikan segala permasalahan (problem solver) umat dan bangsa dengan sebaik mungkin sepanjang masa. Terlepas dari peran dan posisi HmI di garis sejarah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan umat dan bangsa, ternyata hari ini juga HmI tidak berbeda dengan masa-masa yang lalu dalam menentukan perannya atas permasalahan bangsa. Permasalahan yang penulis maksud adalah kondisi umat dan bangsa pada PEMILU 2019.

Membela Nasib Umat dan Bangsa Mustadh’afin vs Pemilu 2019

            Dalam kehidupan ini masih banyak kita temui kelas-kelas sosial yang di konstruksi sedemikian rupa oleh para elit sosial, baik itu kelas kaum elit maupun kelas pekerja kaum elit, namun kali ini penulis lebih fokus pada kaum pekerjanya kaum elit. Dalam bahasanya Karl Marx kaum ini disebut juga dengan kaum proletar atau bahasanya Soekarno adalah kaum marhaen maupun kromo, dan dalam kajian Islam keadaan kaum ini disebut dengan mustadh’afin.

            Akan tetapi ada pembeda disini, dimana konsep mustadh’afin merupakan sekelompok maupun seseorang yang mengalami pengelemahan wajib dibela meskipun bukan dari golongan kita. Selain itu, kaum mustadh’afin juga mendapatkan keistimewaan di sisi Rabb sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Qashash ayat 5 yang pernah terjadi di Mesir dengan terjemahan:

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).”

            Jikalau penulis petik maknanya secara tekstual normatif adalah orang-orang Mesir yang tertindas oleh perlakuan Fir’aun, baik itu orang-orang yang beriman pada Allah S.W.T., maupun orang-orang yang tidak beriman.

            Begitu juga dengan keadaan penyelenggaran Pemilu hari ini. Pemilu yang diadakan secara serentak, tuuannya adalah penghematan anggaran dan waktu, serta penataan pemerintahan yang check and balance. Namun penyelenggaraan ini tidak berjalan dengan baik sehingga memakan korban 500 jiwa lebih meninggal tanpa alasan yang jelas. Tentu keadaan ini menjadi keresahan bagi penulis dan semua masyarakat Indonesia. Dan atas dasar ini beserta kewajiban membela kaum mustadh’afin penulis memberanikan diri mengirim surat terbuka pada Ketum Umum HmI cabang Padang agar segara menentukan sikap.

Berdasarkan i’tikad baik dan benar serta segala pertimbangan, Ketua Umum HmI cabang Padang pun menyatakan sikap dan memfasilitasi para kader HmI seantero Padang dalam melakukan syiar perjuangan. Dalam syiar perjuangan ini, terdapat tiga headline yang serius dan harus diatasi yang di rangkum dalam tema, “Aksi Bela 03 Kemanusiaan, Kebangsaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu untuk Persatuan Indonesia”.

 Syiar perjuangan yang di lakukan kader HmI Cabang Padang pada hari Jum’at 19 Ramdhan 1440 H bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2019 M. Adapun solusi yang di tawarkan terhadap permasalahan dan kegaduhan negeri ini adalah:

1. Pemerintah RI dan aparat keamanan berwajib menjamin kestabilan nasional demi keamanan rakyat,
2.   Pemerintah RI harus responsif terhadap permasalahan nasional untuk meminimalisir delegitimasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
3.  Polri sebagai lembaga yang dipercayai menjamin keamanan masyarakat harus menjalankan P.24 POLKAPOLRI 9/2008 sebagaimana mestinya,
4. Pemerintah RI mesti menjamin, melindungi, dan menjalankan UUD 1945 Pasal 28 dan UU HAM No.39 tahun 1999 dalam rangka menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia serta memenuhi Hak Warga Negara Indonesia,
5. Pemerintah RI harus mengusut tuntas jatuhnya korban jiwa dalam pelaksanaan sistem Pemilu 2019,
6. Segerakan Revisi UU Pemilu No.7 tahun 2017,
7. Pemerintah daerah segera mendesak Pemerintah Pusat untuk mencairkan dana santunan bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia.

Semua ini merupakan upaya kader insan intelektual muslim dalam membela kaum mustadh’afin dan menjaga keutuhan bangsa ini. Merujuk pada pemikiran Ali Syari’ati dalam keprihatinan dan simpatinya pada kaum tertindas menawarkan sebuah konsep pembelaan bersama yang bernama ummah. Dan hal ini juga sama dengan HmI yang mengelaborasikan keumatan dan kebangsaan serta memformulasikannya pada mission HmI dengan tujuan yang sama dalam membangun masyarakat.

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi Negeri ini, HmI tetap berperan sebagai problem solver sedari dulu hingga kini. Sebagaimana keharusannya mahasiswa merupakan kekuatan pembaharu dalam doktrinasi nilai dasar perjuangan dan mission keumatan dan kebangsaan yang di tanamkan pada setiap sanubari para kader sebagai tanggung jawab dan dilaksanakan penuh keasadaran dalam memperjuangkan segala ketertindasan pada umat dan bangsa dengan manhaj dan fiqrah yang baik dan benar.